Aspek Hukum Kontrak Elektronik

March 7th, 2014 No comments

Dalam kegiatan bisnis online atau e-commerce seringkali dijurnpai adaDnya kontrak/perjanjian untuk melakukan transaksi jual-beli produk yang ditawarkan melalui website atau situs internet. Kontrak tersebut pada umumnya berbentuk kontrak elektron’rk (re-contract) yaitu kontrakl perjanjian yang dibuat oteh para pihak melalui sistem elektronik, di mana para pihak tidak saling bertemu langsung. Hal ini berbeda dengan kontrak biasa/konvensional di dunia nyata (offline) yang umumnya dibuat di atas kertas dan disepakati oieh para pihak secara Iangsung melalui tatap muka. Kontrak elektronik dibuat melalui sistem elektronik. “Sistem elektronik” adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampiikan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. “lnformasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuiisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teiecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Kontrak elektronik, meskipun berbeda bentuk fisik dengan kontrak konvensional, namun keduanya tunduk pada aturan Hukum Kontrak/Hu— kum Perjanjian/Hukum Perikatan. Kedua jenis kontrak tersebut juga harus memenuhi “syarat-syarat sah per}anjian” dan “azas-azas perjanjian”. Disamping itu, meskipun kontrak elektronik kebanyakan berbentuk kontrak stander (kontrak baku) yang sudah ditentukan oleh pihak penjual, kontrak standar tersebut tidak boleh melanggar aturan UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menurut Johannes Gunavvan “kontrak elektronik” adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, clan disebarluaskan secara digital meialui situs internet (website) secara sepihak oleh pernbuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini pihak konsumen). Dalam kontrak elektronik sela’m terkandung ciri-ciri kontrak baku juga terkandung ciri-ciri kontrak elektronik Baca selengkapnya

Categories: Uncategorized Tags:

Regulasi Transaksi Elektronik Sesuai PP 82/2012

March 7th, 2014 No comments

Sembilan Pasal dalam UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (UU ITE) mengamanatkan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP), yaitu:

1) Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasai 10 Ayat 2);

2) Tanda Tangan Elektronik (Pasal 11 Ayat 2) ;

3) Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Pasal 13 Ayat 6);

4) Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 Ayat 2);

5) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik (Pasal 17 Ayat 3);

6) Penyelenggara Agen Elektronik (Pasal 22 Ayat 2);

7) Pengelolaan Nama Domain (Pasal 24);

8) Tata Cara Intersepsi (Pasal 31 ayat 4 );

9) Peran Pemerintah dalam Pemanfaatan (Pasal 40).

Amanat pada poin ke-1 sampai dengan poin ke-7 saat ini teiah diatur dalam PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE). Poin ke-8 akan diatur dalarn sebuah undang-undang tersendiri yaitu RUU tentang Tata Cara Intersepsi (TCI). Sedangkan poin ke-9 akan diatur dalam bentuk PP ’Eersencliri.”

PP 82/2012 tentang PSTE pada awalnya bernama RPP Penyelenggaraan lnformasi dan Transaksi Elektronik (PJTE). RPP PITE mulai disusun oleh Kemenkorninfo sejak pertengahan tahun 2008 dan disampaikan ke Kemkumham pada awal tahun 2010. Pada tanggal 2 Maret 2010 dilakukan rapat harmonisasi pertama. Menkumham selanjutnya menyampaikan surat kepada Menkominfo perihaf penyampaian has’il harmonisasi konsepsi RPP PSTE pada tanggai 30 April 2012. Menkominfo menyampaikan naskah akhir RPP PSTE kepada presiden pada tangga! 6 Juli 2012. RPP PSTE ditetapkan menjadi PP 82/2012 pada tanggal 12 Oktober 2012 clan diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2012.75

PP 82/2012 tidak hanya menjadi payung hukum bagi dunia e-commerce di tanah air, namun PP ini juga mengharuskan perusahaan ihternet besar seperti Google, Yahoo, Research in Motion (RIM), dan perusahaan internet

skala dunia iainnya yang berinvestasi di Indonesia untuk menempatkan pusat data (data center) di Indonesia. Memang kevvajiban membangun data center tidak Iangsung harus dibangun seketika. Pemerintah memberi jeda waktu minimal dua tahun bagi perusahaan internet asing untuk berjaian duiuv Jika perusahaan tersebut minimal sudah berjalan dua tahuri di Indonesia, mereka wajib membangun data center di Indonesia.

PP 82/2012 tentang PSTE mengatur mengenai:

a) Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

b) Penyeienggara Age-n Elektronik;

c) Penyelenggaraan Transaksi Elektronik;

d) Tanda Tangan Eiektronik;

e) Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik;

f) Lembaga Sertifikasi Keandalan; dan

g) Pengelolaan Nama Domain.

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dalam PP 82/2012 diatur pada Pasal 40 hingga Pasal 51. Pasal 40 menyatakan penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalarn lingkup publik atau privat. Penyelenggaraan transaksi elektronik daiam lingkup publik meliputi:

a) penyelenggaraan transaksi eiektronik oleh instansi atau pihak Iain yang menyelenggarakan ayanan publik sepanjang tidak dikecuaHkan oleh UU ITEZ

b) penyeienggaraan transaksi elektronik daiam ingkup publik lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan penyelenggaraan transaksi elektronik dalam ingkup privat meliputi transaksi eiektronik:

a) antar-pelaku usaha;

b) antara pelaku usaha dengan konsumen;

c) antar-pribadi;

d) antar-instansi; dan

e) antara instansi dengan pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk pelayanan publik harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan PP 82/2012 tentang PSTE.

Penyelenggaraan transaksi elektronik daiam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan pubiik wajib menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. Daiam hal menggunakan sertifikat keandalan, maka penyelenggaraan transaksi elektronik dalam 1ingkup publik wajib disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan dari Indonesia yang sudah terdaftar. Sedangkan jika menggunakan sertifikat elektronik, penyelenggaraan transaksi elektronik daIam lingkup publlk wajib menggunakan jasa penyelenggara sertn‘ikasi elektronik Indonesia yang sudah terserth‘ikasi.76

Penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat dapat menggunakan sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik. Dalam hal menggunakan sertifikat keandalan, maka penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup privat dapat disertifikasi oleh lembaga sertifikasi keandalan dari Indonesia yang sudah terdaftar. Sedangkan jika menggunakan sertifikat elektronik, maka penyeenggaraan transaksi elektronik da1am Iingkup privat dapat menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik dari Indonesia yang sudah terdaftar.77

Sertifikat keandalan adalah dokumen yang menyatakan pelaku usaha yang menyelenggarakan transaksi elektronik teah lulus audit atau uji kesesuaian dari lembaga sertifikasi keandalan. Lembaga sertifikasi keandeflan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diavvasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalarn transaksi elektronik. Sedangkan yang dimaksud sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan

status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi

Penyelenggaraan transaksi elektronik di wilayah Negara Republik Indonesia harus:

a) memperhatikan aspek keamanan, keandaian, dan efisiensi;

b) melakukan penyimpanan data transaksi di dalam negeri;

c) memanfaatkan gerbang nasional, jika dalam penyelenggaraannya melibatkan lebih dari satu penyelenggara sistem elektronik (PSE); dan

cl) memanfaatkan jaringan sistem elektronik dalam negeri.

Dalam hal gerbang nasional (national gateway) dan jaringan sistem elekti’Ol’lik belum dapat dilaksanakan, maka penyelenggaraan transaksi elektronik dapat menggunakan sarana lain atau fasilitas clari Iuar negeri setememperoleh persetujuan dari instansi pengawas dan pengatur sektor terkait. Dalam pemenuhan tersebut, para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan dari instansi pengawas dan pengatur sektor terkait.

lnstansi pengavvas dan pengatur sektor adalah instansi yang bertugas mengavvasi pelaksanaan tugas sektor dan mengeluarkan pengaturan ternadap sektor tersebut misalnya sektor perbankan dan sektor perhubungan. lnstansi pengavvas dan pengatur sektor perbankan adalah Bank Indonesia (Bl),

Pengirim wajib memastikan informasi elektronik yang dikirimnya adalah benar dan tidak bersifat mengganggu. Dalam hal diperiukan, institusi tertentu dapat menyelenggarakan transaksi elektronik yang bersifat khusus. Ketemuan mengenai pengiriman informasi elektronik dan transaksi elektronik yang bersh‘at khusus akan diatur tersendiri oleh instansi pengawas dan pengatur sektor terkait.

Persyaratan transaksi elektronik dan kontrak elektronik diatur dalam Pasal 46 hingga Pasal 51 PP 82/2012. Pasal 46 Ayat (1) PP 82/2012 menyatakan bahvva transaksi elektronik yang dilakukan para pihak memberikan akibat hukum kepada para pihak. Di samping itu, penyelenggaraan transaksi elektronik yang dilakukan para pihak juga wajib memperhatikan:

a) iktikad baik;

b) prinsip kehati-hatian;

c) transparansi;

d) akuntabilitas; dan

e) kewajaran.

Transaksi elektronik dapat diiakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontrak Iainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kontrak elektronik (e-contract) dianggap sah apabila:

a) terdapat kesepakatan para pihak;

b) dilakukan oleh subjek hukurn yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) terdapat hal tertentu; dan

d) objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, kesusilaan, dan ketertéban urnurn.

Kontrak elektronik dan bentuk kontrak Iainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat daiam Bahasa Indonesia. Di samping itu, kontrak elektronik yang dibuat dengan klausul baku (standar) harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausul baku sebagaimana diatur daiam peraturan perundang-undangan terutama UU 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kontrak elektronik tersebut paling sedikit harus memuat:

a) data identitas para pihak;

b) objek dan spesifikasi;

c) persyaratan transaksi elektronik;

d) harga dan biaya;

e) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;

f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk  dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan

g) pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistern elektronik mempunyai kewajiban antara lain:

a) wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditavvarkan.

b) wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

c) wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika tidak sesuai dengan perjanjian atau terdapat cacat tersembunyi.

d) vvajib menyampaikan informasi mengenai barang yang telah dikirim.

e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen dengan kevvajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

Transaksi elektronik dianggap terjadi pada saat tercapainya kesepakatan para pihak. Kesepakatan dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim oleh pihak pengirim telah diterima dan disetujui oleh pihak penerima. Kesepakatan tersebut dapat dilakukan dengan cara:

a) tindakan penerimaan yang menyatakan persetujuan; atau b) tindakan penerimaan dan/atau pemakaian objek oleh pengguna sistem elektronik.

Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihakwajib menjamin:

a) pemberian data dan informasi yang benar; dan b) ketersediaan sarana dan Iayanan serta penyelesaian pengaduan.

Dalam penyelenggaraan transaksi elektronik para pihak wajib menentukan pilihan hukum secara setimbang terhadap pelaksanaan transaksi elektronik.

PP 82/2012 juga mengatur tentang tanda tangan eiektronik (digital signature) yaitu pada Pasal 52 hingga Pasal 58. Tanda tangan elektronik berkaitan erat dengan transaksi elektronik dan kontrak elektronik, sebab tanda tangan elektronik digunakan sebagai tanda persetujuan dari pihak konsumen untuk melakukan kesepakatan juaI-beli produk secara elektronik dengan pihak penjual/pedagang.

Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai aiat autentikasi dan verifikasi atas:

a) ldentitas penanda tangan; dan b) keutuhan dan keautentikan informasi eiektronik.

Tanda ta’ngan elektronik dalam transaksi eiektronik merupakan perse-_ tujuan penanda tangan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan eiektronik tersebut. Dalam hal ten’adi penyalahgunaan tanda tangan elektronik oIeh pihak Iain yang tidak berhak, maka tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan tanda tangan elektronik dibebankan kepada penyelenggara sistem elektronik (PSE).8°

Tanda tangan eiektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasiH<an meialui be’rbagai prosedur penandatanganan. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah jika:

a) Data pembuatan tanda tangan elektronik hanya terkait kepada penanda tangan

b) Data pembuatan tanda tangan eiektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;

c) Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

d) Segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

e) Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan

f) Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahvva penanda tangan teIah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektl’onik.81

Tanda tangan elektronik meliputi:

a) Tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan

b) Tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi harus memenuhi persyaratan:

a) dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

b) dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

Sedangkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik

Data pernbuatan tanda tangan elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada penanda tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi penanda tangan. Data pembuatan tanda tangan elektronik dapat dibuat oleh penyelenggara tanda tangan eiektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik. Data pembuatan tanda tangan elektronik tersebut hams memenuhi ketentuant

a) Seluruh proses pembuatan data pembuatan tanda tangan elektronik dijamin kearnanan dan kerahasiaannya oleh penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik;

b) Jika menggunakan kode kriptografi, maka data pembuatan tanda tangan elektronik harus tidak dapat dengan mudah diketahui dari data verifikasi tanda tangan elektronik melalui penghitungan tertentu, dalam kurun waktu tertentu, dan dengan alat yang wajar;

c) Data pembuatan tanda tangan elektronik tersirnpan dalam suatu media eiektronik yang beraola dalam penguasaan penanda tangan; dan

d) Data yang terkait dengan penanda tangan wajib tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung Iayanan tanda tangan eiektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dan memenuhi persyaratan:

1. hanya orang yang diberi wevvenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar, atau mengganti data;

2. informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya; clan

3. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara.

Penanda tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung javvab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.”

Pada proses penandatanganan wajib di1akukan mekanisme untuk memastikan data pembuatan tanda tangan elektronik:

a) masih bérlaku, tidak dibatalkan, atau Iidak ditarik;

b) tidak dilaporkan hilang;

c) tidak dilaporkan berpinclah tangan kepada orang yang tidak berhak; clan

d) berada dalam kuasa penanda tangan.

Sebelum dilakukan penandatanganan, informasi elektronik yang akan ditandatangani wajib diketahui clan dipahami oleh penanda tangan. Persetujuan penanda tangan terhadap informasi elektronik yang akan ditanda

tangani dengan tanda tangan elektronik wajib menggunakan mekanisme afirmasi dan/atau mekanisme lain yang memperlihatkan maksud dan tujuan penanda tangan untuk terikat daiam suatu transaksi elektronik.

Metode dan tekn’rk yang digunakan untuk membuat tanda tangan elektronik paling sedikit harus memuat:

a) Data pembuatan tanda tangan elektronik;

b) Waktu pembuatan tanda tangan elektronik; dan

c) lnformasi elektronik yang akan ditandatangani.

Perubahan tanda tangan elektronik dan/atau informasi elektronik yang ditandatangani setelah waktu penandatanganan wajib diketahui, dideteksi, atau ditemukenali dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu.

Penyelenggara tanda tangan elektronik dan/atau pendukung layanan tanda tangan elektronik wajib bertanggung jawab atas penggunaan data pembuatan tanda tangan elektronik atau alat pembuat tanda tangan elektronik. Penyelenggara tanda tangan elektronik dan pendukung layanan tanda tangan elektronik wajib menggunakan alat pembuat tanda tangan elektronik yang menerapkan teknik kriptografi dalam proses pengiriman dan penyimpanan tanda tangan elektronik.

Sebelurn tanda tangan elektronik digunakan, penyelenggara tanda ta— ngan elektronik wajib memastikan identifikasi awal penanda tangan dengan cara:

a) Penanda tangan menyampaikan identitas kepada penyelenggara tanda tangan elektronik;

b) Penanda tangan melakukan registrasi kepada penyelenggara atau pendukung layanan tanda tangan elektronik; dan

c) Dalam hal diperlukan, penyelenggara tanda tangan elektronik dapat melimpahkan secara rahasia data identitas penanda tangan kepada penyelenggara tanda tangan elektronik lainnya atau pendukung layanan tanda tangan elektronik dengan persetujuan pihak penanda tangan.

Mekanisme yang digunakan penyelenggara tanda tangan elektronik untuk pernbuktian identitas penanda tangan secara eiektronik wajib menerapkan kombinasi paling sedikit 2 (dua) faktor autentikasi. Sedangkan proses verifikasi informasi elektronik yang ditandatangani dapat dilakukan dengan memeriksa data pembuatan tanda tangan elektronik untuk menelusuri setiap perubahan data yang ditandacangani.

Kontrak elektronik paling sedikit harus memuat:

a) data identitas para pihak

b) objek dan spesifikasi

c) persyaratan transaksi elektronik

d) harga dan biaya

e) prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak

f) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengernbalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi

g) pilihan hukum penyeiesaian transaksi elektronik

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik mempunyai kewajiban antara lain:

a) wajib menyediakan infomasi yang Iengkap dan benar berkaitandengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

b) wajib memberikan kejelasan informasi tentang penawaran kontrak atau iklan.

c) wajib memberikan batas waktu kepada konsumen untuk mengembalikan barang yang dikirim jika tidak sesuai dengan perianiian atau terdapat cacat tersembunyi.

d) wajib menyampaikan informasi barang yang telah dikirim.

e) Pelaku usaha tidak dapat membebani konsumen dengan kewajiban membayar barang yang dikirim tanpa dasar kontrak.

 

Categories: Uncategorized Tags:

Keuntungan Bisnis Online

March 7th, 2014 No comments

Pengembangan bisnis on/ine atau e-commerce memiliki sejumlah keuntungan yang dapat dipetik oleh pengusaha, konsumen, maupun masyarakat. Namun bisnis ini juga dapat mendatangkan kerugian, baik yang bershat teknis maupun hukum. Masyarakat yang ingin bergabung daI-arn kegiatan bisnis online sebaiknya mempelajari Iebih dulu semua sisi positif dan negatif bisnis ini agar mampu mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari bisnis ini.

Keuntungan Bisnis Online atau E-Commerce bagi kalangan Pengusaha, meliputi:

a) Bisnis Online atau E-Commerce dapat memperluas pasar sampai ke tingkat internasional dengan modal kecil karena mefalui internet para pengusaha dengan mudah, cepat, dan murah bisa mendapatkan lebih banyak konsumen.

b) Bisnis On/ine atau E-Commerce memungkinkan perusahaan menurunkan jumlah stok atau persediaan barang sehingga dapat menurunkan biaya pengadaan barang.

c) Bisnis On/ine atau E-Commerce dapat meningkatkan efisiensi perusahaan dengan meningkatkan tingkat produktifitas pegawai bagian penjualan dan administrasi.

d) Bisnis Online atau E-Commerce dapat menekan biaya komunikasi karena biaya penggunaan internet jauh lebih murah.

e) Bisnis On/ine atau E-Commerce dapat meningkatkan citra perusahaan dengan semakin baiknya pelayanan konsumen, ditemukannya mitra bisnis baru, proses kerja yang lebih sederhana dan bertambah cepatnya akses berbagai informasi.

f) Mendirikan perusahaan di dunia maya (on/me) Iebih murah, lebfh mudah, dan tidak perlu perizinan berbelit-belit seperti halnya mendirikan perusahaan di dunia nyata (offline).

g) Manajemen usaha di dunia maya (online)jauh Iebih mudah dibandingkan manajemen usaha di dunia nyata (offline).

h) Bisnis Onllne atau E-Commerce tidak terkendala batasan jarak,waktu, dan tempat seperti halnya bisnis di dunia nyata (offline).

i) Bisnis On/ine atau E-Commerce dapat menggairahkan bisnis penunjang seperti jasa pengfriman barang, jasa pengemasan barang, produksi rang, dan Iain—lain.

Keuntungan Bisnis On/ine atau E-Commerce bagi konsumen, meliputi:

a) Bisnis On/ine atau E-Commerce memungkinkan para konsurnen berbelanjaatau melakukan transaksi selama 24 jam di seluruh dunia.

b) Bisnis Online atau E-Commerce memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.

c) Bisnis On/ine atau E-Commerce umumnya menavvarkan barang atau jasa dengan harga yang relatif Iebih murah.

d) Barang yang dipesan dapat langsung dikirimkan ke rumah konsumen

e) Konsumen clapat melakukan tukar menukar informasi dengan konsumen Iain secara interaksi melalui komunitas tertentu.

f) Konsumen lebih punya banyak waktu untuk meIihat-lihat dulu semua contoh produk yang ditawarkan beserta spesifikasi masing-masing sebelum melakukan kesepakatan untuk bertransaksi.

g) Konsumen Iebih punya kebebasan berbelanja di dunia maya (on/me) dibandingkan berbeianja di dunia nyata (offline).

h) Berbelanja di dunia maya (on/me) bersifat pribadi sehingga lebih menjamin kerahasiaan konsurnen.24

Keuntungan Bisnis Online atau E-Commerce bagi masyarakat antara lain:

a) Memungkinkan banyak orang bekerja di rumah

b) Memungkinkan sejumlah pedagang menjuai barang/jasa dengan harga lebih murah sehingga konsumen mampu membeli.

c) Dapat menjangka’u konsumen di daerah terpencil.

d) Dapat memfasilitasi pemberian Iayanan publik.

) Dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

f) Dapat memicu keterbukaan informasi di masyarakat.

g) Dapat memicu persaingan usaha yang sehat.

h) Dapat mempercepat perubahan sosial.

i) Dapat menambah jumlah lapangan kerja.

j) Dapat menjadi sumber pajak potensial bagi negara.

Kerugian Bisnis Online atau E»Commerce secara teknis meliputi:

a) Kurang terjaminnya keamanan dan realibilitas sistem, termasuk keamanan dan realibilitas standar dan protokol-protokol komunikasi.

b) Kurang memadainya infrastruktur dan bandwidth telekomunikasi.

c) Vendor memerlukan web server dan infrastruktur Iain serta server jaringan.

Kerugian Bisnis Online atau E—Commerce secara hukum, meliputi:

a) Masih adanya beberapa permasalahan hukum yang belum terpecahkan dalam perdagangan secara elektronik (e-commerce) atau bisnis online.

b) Keamanan dan privasi dalam perdagangan secara elektronik dapat merugikan pihak konsumen terutama dalam hal akses informasi pribadi konsumen.

Categories: Uncategorized Tags:

Bisnis Online – Model Bisnis Online

March 7th, 2014 No comments

Regulasi tentang bisnis online dan perdagangan secara elektronik secara garis besar dapat dibagi menjadi dua jenis pendekatan yaitu’.

a) regulasi yang berkaitan dengan aspek bisnis dan perdagangan (e-commerce)

b) regulasi yang berkaitan dengan aspek transaksi elektronik (e-transaction)

Regulasi yang menyangkut aspek bisnis dan perdagangan menjadi domain kevvenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal inilah yang mendasari Kemendag saat ini menyusun draf RPP Perdagangan Secara Elektronik (RPP E-Commerce)‘ RPP ini ditargetkan akan disahkan meniadi PP pada tahun 2013.

Di sisi lain, regulasi yang terkait dengan aspek transaksi elektronik (termasuk pembayaran elektronik) menjadi domain kewenangan Kementerian Komunikasi dan lnformatika (khusus untuk bidang teknologi informasi) serta Bank Indonesia (khusus untuk sistem pembayaran). Saat ini pemerintah sudah menerbitkan PP 82/2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Bisnis online atau e-commerce memiliki model bisnis yang beragam. Saat ini setidaknya ada 4 (empat) model bisnis online yang paling banyak digunakan di ndonesia yaitu; Mal Onlfne, Ritel Online, Iklan Baris, Baca selengkapnya

Categories: Uncategorized Tags:

Bisnis Online – Pengertian Bisnis Online

March 7th, 2014 No comments

Istilah “bisnis” berasal dari kata bahasa Inggris “business” yang berarti “usaha” yaitu usaha yang bermotif ekonomi (mencari keuntungan). Dengan kata Iain, jika “usaha” yang diiakukan tidak bermotif ekonomi maka usaha tersebut bukan tergoiong “bisnis”. Pelaku bisnis atau orang yang menjalankan bisnis dinamakan “pengusaha”, sedangkan wadah/badan untuk melakukan kegiatan bisnis disebut “perusahaan’?

Pengertian “bisnis” (business) sebenarnya lebih luas dibandingkan “perdagangan” (commerce), sebab ruang Iingkup kegiatan bisnis tidak hanya bidang perdagangan, tetapi melingkupi bidang yang Iebih Iuas seperti produksi, pengolahan, distribusi, perdagangan/pemasaran, ekspor—impor, pengadaan barang/jasa, jasa perekrutan tenaga kerja, jasa konsultasi bisnis, perkreditan, penjaminan kredit, asuransi, kerjasama usaha, investasi, media massa, dan properti. Kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dinamakan electronic business (e-business), sedangkan perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan media elektronik dinamakan electronic commerce (e-commerce).

Salah satu bentuk e—business dan e-commerce yang paling dominan adalah “bisnis online“ yaitu kegiatan bisnis yang dilakukan dalam jaringan internet. Pengertian dan ruang lingkup e-business dan e-commerce lebih luas dibandingkan bisnis online, sebab e-business dan e-commerce tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi internet dan komputer tetapi juga teknologi eiektronika yang lain seperti telepon rumah, telepon seluler (handphone), ponsel cerdas (smartphone), teleks, telegram, fakasimili, televisi, radio, dan electronic data interchange (EDI).

Kegiatan bisnis dapat dilakukan di dunia nyata (offline) maupun di dunia maya dengan menggunakan internet (online). Bisnis yang dilakukan di dunia maya disebut “bisnis onlr’ne”. Karena teknologi internet adalah bagian dari teknologi elektronik, maka dapat pula disimpulkan bahvva bisnis online tergolong bagian dari e-business. Bisnis on/ine dinamakan pula “bisnis daring” (daring = dalamjaringan). Meskipun “bisnis daring” sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia, dalam buku ini digunakan istilah ”bisnis on/l’ne” karena isti¥ah ini lebih familier Baca selengkapnya

Categories: Uncategorized Tags:

Resep Minuman Creamy Hot Chocolate

February 25th, 2014 No comments

BAHAN:

400 gram susu kental manis

50 gram cokelat bubuk

1 1/2  sdt vanilla extract

1/8 sdt garam

1500 ml air panes

CARA MEMBUAT:

1. Dalam panci, campur susu kental manis dengan cokelat bubuk, vanilfa extract, dan garam. Aduk rata.

2. Pelan-pelan masukkan air. Didihkan sambil sesekali diaduk. Jangan sampai mendidihAngkat, simpan dalam wadah tertutup di emari es

untuk  8 porsi

Categories: Uncategorized Tags:

Resep Maple Hot Chocolate

February 25th, 2014 No comments

BAHAN:

50 gram gula pasir

1 sdm baking soda

138 sdt garam

50 ml air panes

1 sdm mentega atau margarin

400 ml susu

1 sdt esens maple

CARA MEMBUAT:

1. Dalam panci campur gula, cokelat. dan garam

2. Masukkan air panas dan mentega. Didihkan. Tambahkan susu, esens maple, vanilla extract. dan 8 marshmallow. Panaskan, aduk sesekali hingga marshmallow leleh. Tuang ke gelas saji, beri masing-masing sebuah marshmallow.

Untuk 2 porsi

Categories: Uncategorized Tags:

Resep Creamy Hot Chocolate

February 25th, 2014 No comments

BAHAN:

50 gram cokelat bubuk

100 gram gula pasir

Sejumput garam

150 ml air panas

800 ml susu cair

1/2 sdt vanilla extract

100 ml cream

CARA MEMBUAT:

1.Campur  coklat bubuk dengan gula dan sejumput garam dalam panci. lalu cairkan dengan air mendidih. Didihkan di atas api kecil sambil diaduk selama 2 menit.

2. Tuangi susu dan masak hingga panas tapi jangan sampai mendidih.

Angkat. beri vanilla extract. Tuang ke 4 gelas saji. Tambahkan cream.

Untuk 4 porsi

Categories: Uncategorized Tags:

Resep Minuman Viennese Choco Coffee

February 24th, 2014 No comments

BAHAN:

50 gram cooking chocofate

3 sdrn kopi bubuk instan

400 ml air panas

100 ml whipped cream

2 sdm whipped cream kocok. untuk hiasan

1 sdm gula pasir

1 1/2 sdt kayu manis bubuk

4 sdt cokelat bubuk

CARA MEMBUAT:

1. Seduh kopi bubuk dengan air panas, sisihkan.

2. Tlm cooking chocolate sampai cair, lalu tambahkan whipped cream.

3. PerIahan-lahan tuang campuran kopi dan gula pasir, aduk sampai rala, kemudian tuang ke dalam gelas.

4. Hias dengan whipped cream. taburi dengan kayu manis dan cokelat bubuk.

Untuk  2 porsi

 

Categories: Uncategorized Tags:

Resep Minuman Dream Cream Coffee

February 24th, 2014 No comments

BAHAN:

2 sdrn kopi bubuk instan

400 ml air panas

2 sdm sirop vanili

1 sdrn gula pasir

100 ml whipped cream cair

1/4 sdt kayu manis bubuk

1/2 sdm whipped cream kocok, untuk hiasan

CARA MEMBUAT:

1. Campur kopi bubuk. kayu manis. clan gula pasir dalam gelas_ kemudian tuang air panas, aduk rata. dan masukkan whipped cream cair. 2. Hias dengan whipped cream kocok dan sirop vanili.

Untuk  3 porsi

 

Categories: Uncategorized Tags: